Inspektur Inspektorat Mamuju Tengah, Sakaria K, S.Ag.,M.Pd.,MM menghadiri langsung rapat koordinasi Seluruh Inspektur daerah seluruh Indonesia Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2023di Hotel Borobudur Jl. Lap. Banteng Selatan No.1, Ps. Baru DKI Jakarta. Rapat ini juga dihadiri oleh Inspektur lain baik dari Kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia.

Rapat yang berlangsung 1 hari penuh ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan, rapat koordinasi para inspektur ini sebagai wujud tindaklanjut 8 poin arahan bapak presiden pada acara rakornas beberapa hari lalu di sentul, sekaligus penandatanganan MoU yang melibatkan 3 lembaga yakni Mendagri, Jaksa Agung, dan Polri.

“Kegiatan hari ini terdapat 3 poin, pertama penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi laporan apip, dan diskusi panel pengawasan pengelolaan APBD irjen kementerian keuangan, pendidikan ,kesehatan, dan bina keuangan daerah,” ujar Tomsi.

Dalam sambutannya, peserta yang hadir secara langsung sebanyak 700 orang, terdiri dari irjen kementerian dan lembaga dan seluruh inspektur kab kota, dan peserta yang hadir secara virtual sebanyak 902 peserta, terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, kejaksaan, polri, para inspektur daerah, dan lainnya. Bebernya.

Sementara itu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin mengatakan, Mou ini dalam rangka mensinergikan langkah-langkah antara inspektorat, APH dan APIP.

Dari pelaksanaannya kata dia, dalam menangani sebuah informasi dinilai dari APIP maupun APH, tapi yang utamanya bersinergi agar tidak menjadi gaduh, kemudian menjadi tekad kami dengan dibuatnya MoU.

“Kepada para kajati dan kajari, jangan lakukan sesuatu yang diluar tugas, saya juga inginkan adanya pengawasan dari masyarakat, buat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang penting subtansinya benar berbuat itu,” ujar Burhanuddin.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan follow up dari rapat forkopimda se indonesia beberapa hari lalu di sentul yang dihadiri lebih kurang 4.500 peserta, terdiri dari gubernur, bupati, walikota, pimpinan DPRD, BPKP, dan jajaran forkopimda se indonesia.

“Ada beberapa poin yang perlu kita follow up, meskipun saat ini kita menganut desentralisasi sebagian, tetapi penanggung jawab terakhir pemerintah pusat dan daerah adalah bapak presiden,” ujar Tito.

Tito menambahkan, arahan presiden yang paling utama yakni pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga ditengah situasi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi saat ini 5,72 % suatu hal yang luar biasa, begitupun inflasi juga masih bagus diangka 5,51 %. Artinya kenaikan harga barang dan jasa masih minim. Ungkapnya.

Kita punya modal, modal utamanya adalah APBN dan APBD, APBN kita ditahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.016 triliun yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain-lain. Dari 3.016 triliun, 814 triliun ditransfer ke daerah, baik dalam bentuk transfer dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus berbagai macam, dana insentif daerah yang berprestasi, dana otonomi khusus, dan lain-lain. Sambungnya.

“Artinya, anggaran pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, ditengah ketidakpastian situasi ekonomi global hari ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penggunaan anggarannya betul-betul dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” pintanya.

Selanjutnya Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia, Agus Andrianto juga memberikan sambutannya dan menekankan kepada seluruh anggota Polri khususnya di lingkungan penyidik, dimana setiap tindakan kepolisian harus adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

“Dengan adanya nota kesepahaman, tentunya dapat menjadi pedoman bagi kita semua, untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, kolaborasi antara APIP dan APH agar dapat mengawal dan selalu mendukung program pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia emas di tahun 2045.” ucapnya.

Rapat ini juga merupakan acara launching Aplikasi Laporan APIP, sebagai bagian dari menjadi independensi dan penguatan peran APIP, sebagaimana diatur dalam pasal 11C dan 33B Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah.

Melalui Aplikasi Laporan APIP dapat langsung melaksanakan pengawasan dan langsung melaporkan kepada kemendagri melalui inspektorat jendral untuk memudahkan proses pelaporan tersebut, inspektorat jendral kemendagri membangun aplikasi pelaporan APIP atau APIP lapor, sebagai instrumen dalam memudahkan APIP menyampaikan laporan hasil pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara/daerah. Aplikasi APIP terintegrasi dalam 1 platform sistem informasi pengawasan inspektorat jendral (siwasiat).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *